Sekretaris Jenderal DPR RI Inda Iskandar (dua dari kiri) foto bersama usai agenda penyerahan DIPA dan penandatangan Perjanjian Kinerja TA 2023 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12/2020). Foto: Arief/Man

Sekretaris Jenderal DPR RI Inda Iskandar memimpin penandatangan Perjanjian Kinerja dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penyerahan DIPA ini adalah bagian dari awal mula pelaksanaan anggaran dan program di tahun 2023. Dalam penyerahan DIPA ini, Indra berpesan agar mampu mempercepat percepatan realisasi anggaran dengan berkaca pada evaluasi dan pengalaman 2022 yang dinilainya sudah sangat baik.

“Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan lebih awal misalnya ada kegiatan yang berkaitan dengan belanja modal bisa dilakukan pradipa supaya nanti dalam triwulan itu lebih bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya karena itu sudah selalu diingatkan supaya kurva S atau grafiknya dalam setiap tahun itu bagus. Nah untuk di awal penyerahan ini saya sudah Ingatkan supaya semua kegiatan bisa dilakukan di awal tahun segera dilakukan awal tahun jangan menumpuk di tengah atau di akhir tahun,” kata Indra usai agenda penyerahan DIPA dan penandatangan Perjanjian Kinerja TA 2023 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12/2020).

Selain itu, terkait percepatan realisasi anggaran, Indra mengingatkan untuk berkaca pada apa yang sudah terjadi di tahun 2022 yang dinilainya sebagai sarapan terbaik yang pernah ada dan terjadi di DPR, sehingga di tahun 2023 mendatang bisa dilakukan penyesuaian. Terhadap apa yang telah dicapai terkait realisasi di tahun 2022 ini, Indra turut memberikan apresiasi, karena penyerapannya sudah mendekati 99 persen. Penyerahan DIPA ini turut dihadiri oleh seluruh unit eselon I dan II Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Tentu komitmen kami di 2023, kami harus bisa lakukan paling tidak sama baiknya dengan 2022 ini yang sudah sangat maksimal dan sangat massif. Berbagai kegiatan di monitor hampir setiap 2 minggu, setiap sebulan, kami monitor. Jika anggaran itu sudah kita anggap tidak efisien maka kita kemarin itu kita geser pada kegiatan-kegiatan yang memang kepentingannya sangat urgensinya sangat tinggi, berkat pengalaman dari 2022 semua kegiatan, baik di sekitar Jenderal maupun di dewan Tentu juga harus dilandasi evaluasi di 2022 ini,” paparnya

Di tahun 2023 mendatang, Indra menuturkan bahwa anggaran DPR hampir tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya namun dengan dinamika yang cukup tinggi kena sudah memasuki tahun politik. Tercatat untuk Satker Dewan berjumlah Rp4,4 triliun, sedangkan untuk Satker Setjen mendapat alokasi Rp1,6 triliun. Hal ini berdasarkan pagu yang disetujui Menteri Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 per tanggal 30 November 2022. Pagu DPR RI TA 2023 sebesar Rp6,08 triliun.

“Begitu juga di sekretariat jenderal kami juga memahami bahwa awal tahun politik di 2023 akhir nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan rapat dewan yang harus diatur secara baik sehingga berbagai kegiatan yang sudah direncanakan itu bisa dilaksanakan,” jelasnya. (we/aha)